Jakarta – Pemerintah lewat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sepakat menerapkan strategi ekonomi sirkular. Harapannya dapat meningkatkan pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengatasi perubahan iklim.Ekonomi sirkular ini mendapat dukungan dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan pemerintah Denmark.
“Model ekonomi sirkular adalah kunci mencapai nol polusi dan lingkungan yang bebas limbah beracun ketika Indonesia memulai ekonomi berbasis industri dan jasa dalam dekade berikutnya,” kata Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa di Hotel Mandarin, Jakarta, Senin (24/2/2020).
Dalam acara tersebut telah ditandatangani nota kesepakatan antara Dubes Denmark untuk Indonesia Ramus. A Kristensen dan Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Christophe Bahuet dalam rangka mendukung pengembangan strategi nasional pertama Indonesia tentang ekonomi sirkular.
“Pemerintah Indonesia dengan senang haru menyambut inisiatif yang sangat dibutuhkan ini, yang akan memudahkan transisi dari ekonomi berbasis sumber daya alam,” ujarnya.
Strategi ekonomi sirkular telah berhasil dilakukan oleh beberapa negara, termasuk Denmark. Melalui inisiatif ini, Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengadopsi strategi nasional tentang ekonomi sirkular di mana Indonesia dapat meningkatkan daya saing untuk menarik investasi sektor swasta.Ekonomi sirkular adalah sebuah alternatif untuk ekonomi linier tradisional (buat, gunakan, buang) di mana menjaga agar sumber daya dapat dipakai selama mungkin, menggali nilai maksimum dari penggunaan, kemudian memulihkan dan meregenerasi produk dan bahan pada setiap akhir umur layanan. Simpelnya, ekonomi sirkular didasarkan pada prinsip pemanfaatan kembali untuk memaksimalkan nilai ekonomi dari barang-barang sisa konsumsi.
Strategi nasional bertujuan untuk memfasilitasi kemitraan yang erat antara sektor publik dan swasta dalam menerapkan ekonomi sirkular. Pengadopsian ekonomi sirkular juga akan mempercepat kemajuan Indonesia menuju beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang menjadi komitmen kuat Pemerintah, khususnya SDG12 tentang konsumsi dan produksi berkelanjutan.
Menteri Lingkungan Denmark, Lea Wermelin mengatakan ekonomi sirkular sangat penting untuk keberlanjutan sumber daya alam (SDA) di Indonesia.
“Tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi semua negara di dunia, dan kita harus mengambil langkah lebih cepat untuk mengurangi konsumsi sumber daya alam dan berfikir lebih cerdas dengan sumber daya yang telah digunakan,” kata Wermelin.
Resident Representative UNDP di Indonesia, Christophe Bahuet mengatakan ada lima sektor berpotensi bagi Indonesia dalam menerapkan ekonomi sirkular. Antara lain makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, perdagangan grosir dan eceran dalam hal ini plastik, dan elektronik.
“UNDP akan bekerja dengan Bappenas, Kementerian dan Lembaga serta perusahaan internasional dan domestik untuk mengembangkan strategi ekonomi sirkular nasional,” kata Bahuet.
“Kami akan mengadopsi pendekatan yang sangat komprehensif yang melampaui daur ulang limbah dan mencakup semua dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan lingkaran ekonomi sehingga Indonesia dapat memperoleh manfaat maksimal dari model yang baru ini,” tambahnya.